Senin, 16 Mei 2011

Sejarah dan Perkembangan Public Relations

Humas kependekan dari hubungan masyarakat. Hal ini seringkali disederhanakan sebagai sebuah terjemahan dari istilah Public Relations (PR). Sebagai ilmu pengetahuan, PR masih relatif baru bagi masyarakat Indonesia. PR sendiri merupakan gabungan berbagai imu dan termasuk dalam jajaran ilmu-ilmu sosial seperti halnya ilmu politik, ekonomi, sejarah, psikologi, sosiologi, komunikasi dan lain-lain.

Dalam kurun waktu 100 tahun terakhir ini PR mengalami perkembangan yang sangat cepat.  Namun perkembangan PR dalam setiap negara itu tak sama baik bentuk maupun kualitasnya.Proses perkembangan PR lebih banyak ditentukan oleh situasi masyarakat yang kompleks.
PR merupakan pendekatan yang sangat strategis dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi (Kasali, 2005:1). Di masa mendatang PR diperkiraan akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pemerintah AS mempekerjakan 9000 karyawan di bidang komunikasi yang ditempatkan di United States Information Agency.  
Perkembangan Humas di Dunia
Dalam sejarahnya istilah Public Relations sebagai sebuah teknik menguat dengan adanya aktivitas yang dilakukan oleh pelopor Ivy Ledbetter Lee yang tahun 1906 berhasil menanggulangi kelumpuhan industri batu bara di Amerika Serikat dengan sukes. Atas upayanya ini ia diangkat menjadi The Father of Public Relations.
Perkembangan PR sebenarnya bisa dikaitkan dengan keberadaan manusia. Unsur-unsur memberi informasi kepada masyarakat, membujuk masyarakat, dan mengintegrasikan masyarakat, adalah landasan bagi masyarakat.
Tujuan, teknik, alat dan standar etika berubah-ubah sesuai dengan berlalunya waktu. Misalnya pada masa suku primitif mereka menggunakan kekuatan, intimidasi atau persuasi ntuk memelihara pengawasan terhadap pengikutnya. Atau menggunakan hal-hal yang bersifat magis, totem (benda-benda keramat), taboo (hal-hal bersifat tabu), dan kekuatan supranatural.
Penemuan tulisan akan membuat metode persuasi berubah. Opini publik mulai berperan. Ketika era Mesir Kuno, ulama merupakan pembentuk opini dan pengguna persuasi. Pada saat Yunani kuno mulai dikembangkan Olympiade untuk bertukar pendapat dan meningkatkan hubungan dengan rakyat. Evaluasi mengenai pendapat atau opini publik merupakan perkembangan terakhir dalam sejarah kemanusiaan.
Dasar-dasar fungsi humas ditemukan dalam revolusi Amerika. Ketika ada gerakan yang direncanakan dan dilaksanakan. Pada dasarnya, masing-masing periode perkembangan memiliki perbedaaan dalam startegi mempengaruhi publik, menciptakan opini publik demi perkembangan organisasinya.
Berikut gambaran kronologis PR di dunia:
Abad ke-19     :      PR di Amerika dan Eropa merupakan program studi yang
                               mandiri didasarkan pada perkembangan  Ilmu
                               pengetahuan dan teknologi.
1865-1900      :      Publik masih dianggap bodoh
1900-1918      :      Publik diberi informasi dan dilayani
1918-1945      :      Publik diberi pendidikan dan dihargai
1925                :      Di New York, PR sebagai pendidikan tinggi resmi
1928                :      Di Belanda memasuki pendidikan tinggi dan minimal di
                               fakultas sebagai mata kuliah wajib.  Disamping itu
                               banyak diadakan kursus-kursus yang bermutu
1945-1968      :      Publik mulai terbuka dan banyak mengetahui
1968                :      Di Belanda mengalami perkembangan pesat. Ke arah
                               ilmiah karena penelitian yang rutin dan kontinyu.
                               Di Amerika perkembangannya lebih ke arah bisnis.
1968-1979      :      Publik dikembangkan di berbagai bidang,
                               pendekatan tidak hanya satu aspek saja
1979-1990      :      Profesional/internasional memasuki globalisasi dalam
                               perubahan mental dan kualitas
1990-sekarang       :  a. perubahan mental, kualitas, pola pikir, pola pandang,
                                      sikap dan  pola perilaku secara nasioal/internasional
                               b. membangun kerjasama secara lokal, nasional,  internasional
                               c. saling belajar di bidang politik, ekonomi, sosial budaya,
                                      Iptek, sesuai dengan kebutuhan era global/informasi
Asal Mula Istilah
Pengertian :
1.    Hubungan dengan masyarakat luas baik melalui publisitas khususnya fungsi-fungsi organisasi dan sebagainya terkait dengan usaha menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri (Webster’s New World Dictionary)
2.    Fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanan dan prosedur seorang individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik dan menjalankan suatu program untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik (Public Relations News)
3.    Filsafat sosial dan manajemen yang dinyatakan dalam kebijaksanaan beserta pelaksaannya yang melalui interpretasi yang peka mengenai peristiwa-peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah dengan publiknya, berusaha memperoleh saling pengertian dan itikad baik (Moore, 2004: 6).
Public Relations yang diterjemahkan menjadi hubungan masyarakat (humas)  mempunyai dua  pengertian.  Pertama,  humas dalam artian sebagai  teknik komunikasi  atau  technique   of communication dan kedua,  humas sebagai  metode komunikasi atau  method of communication (Abdurrahman, 1993: 10).  Konsep Public Relations sebenarnya berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut akan muncul perubahan yang berdampak (lihat Jefkins, 2004: 2).
Public Relations menyangkut suatu bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua organisasi (non profit – komersial, publik- privat, pemerintah – swasta). Artinya Public Relations jauh lebih luas ketimbang pemasaran dan periklanan atau propaganda, dan telah lebih awal.
Dewasa ini, Public Relations harus berhadapan dengan fakta yang sebenarnya, terlepas dari apakah fakta itu buruk, baik, atau tanpa pengaruh yang jelas. Karena itu, staf Public Relations dituntut mampu menjadikan orang-orang lain memahami suatu pesan, demi menjaga reputasi atau citra lembaga yang diwakilinya.
[dewi] 
Bahan Bacaan :
Abdurrachman, Oemi. 1993. Dasar-dasar Public Relations. Bandung: Citra Aditya Bakti
Effendy, Onong Uchjana. 1999.  Hubungan  Masyarakat.  Suatu   Study  Komunikologis. Cetakan ke lima. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Jefkins, Frank dan Daniel Yadin. 1996. Public Relations. Edisi Kelima. Jakarta: Erlangga
Kasali, Rhenald. 2005. Manajemen Public Relations. Jakarta: Grafiti
Moore, Frazier. 2004. Humas, Membangun Citra dengan Komunikasi. Bandung: Rosda.

baca lanjutannya ..

Peranan Humas dalam Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit



Salah satu masalah yang sering timbul di rumah sakit adalah akibat komunikasi yang kurang baik antara dokter dan pasien. Dalam hal ini peran humas rumah sakit sangat strategis dalam upaya mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter/dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yang baik sesuai amanah pasal 3 Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Pada tanggal 21 Desember 2009, Konsil KedokteranIndonesia mengadakan seminar kehumasan yang bertema "MemberdayakanHumas Rumah Sakit dalam Membangun Hubungan Baik Antara Dokter/DokterGigi - Pasien". Seminar yang diadakan di Hotel Gran Mahakam Jakarta ini diikuti oleh peserta yang berasal dari beberapa rumah sakit di wilayah Jakarta, Organisasi Profesi Kedokteran/Kedokteran Gigi, FakultasKedokteran/Kedokteran Gigi di wilayah Jakarta, Konsil KedokteranIndonesia, dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia.Seminar bertujuan agar humas rumah sakit dapat mengetahui hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajibandokter/dokter gigi.
Humas rumah sakit diharapkan ikut mensosialisasikanhal itu agar dokter/dokter gigi dapat mengaplikasikan kewajibannya danmemperhatikan hak pasien dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Dengan demikian tidak terjadi masalah yang bisa menurunkan citra rumah sakit.Seminar dibuka dengan sambutan dari Prof. MenaldiRasmin, dr, Sp.P(K) selaku Ketua Konsil Kedokteran Indonesia danAdriyati Rafly selaku Ketua Panitia Seminar Kehumasan Konsil  KedokteranIndonesia.
Kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari para nara sumberyang dipandu moderator Azrial Azwar, drg,
Sp.BM.Pembicara pertama, Dra. Miranty Abidin (praktisi humas), memaparkan hasil deep stick researchlembaganya, Fortune PR, mengenai citra rumah sakit di mata masyarakat.Riset dengan 78 responden itu menunjukkan, secara umum rumah sakitIndonesia dirasakan bersifat komersial. Di sisi lain, suasana, kebersihan dan kenyamanan kurang diperhatikan, dokter tidak memberipenjelasan yang cukup, dokter terlalu banyak pasien, perawat tidakmemberikan layanan yang baik (judes, acuh, tidak sopan), dokter dinilai saling melindungi teman sejawat pada kasus yang dinilai merugikanpasien. Sebaliknya, citra rumah sakit di luar negeri lebih baik. Yaitu,diagnosa dokter lebih akurat, suasana rumah sakit nyaman, modern,bersih, dan tidak berkesan rumah sakit. Dokter dinilai lebihkomunikatif, sedangkan perawat ramah dan sopan. Untuk memperbaiki danmeningkatkan citra rumah sakit, humas disarankan melakukan fungsi strategik, yaitu menilai sikap dan persepsi dari setiap kelompokmasyarakat terhadap rumah sakit untuk memahami aspirasi dan
harapanmereka. Selanjutnya humas merencanakan dan melaksanakan suatu programaksi komunikasi untuk
mendapatkan pengertian, penerimaan, minat dan dukungan dari seluruh kelompok masyarakat.
Pembicara kedua adalah Dr. Cornelia Jaqualina(Kepala Humas RS. MMC Jakarta). Ia membahas tentang tantangan dan tugas humas rumah sakit dalam menjalankan perannya serta harapannya kepada dokter dan pasien. Tugas humas antara lain melakukan komunikasi internal dengan dokter/dokter gigi serta staf rumah sakit. Juga melakukan komunikasi eksternal dengan pasien/keluarga pasien, penjamin biaya, serta media massa. Dalam situasi normal, humas bertugas mengawal opini publik mengenai jati diri dan citra rumah sakit agar bersifatpositif. Dalam situasi krisis, humas bertugas menghadapi, mengatasi, membendung, memulihkan, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepadarumah sakit terkait. Adapun di situasi luar biasa, humas harus mampu menghadapi tekanan para pencari berita, dan menjaga agar citra rumahsakit tetap baik.
Pembicara lain, Dr. Eddi Junaidi, Sp.OG, M.Kes (PBIDI) yang membahas tentang harapan dokter/dokter gigi kepada humasrumah sakit. Menurut beliau, humas rumah sakit harus mampu membuat hubungan harmonis antara rumah sakit dengan pasien serta mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di
antara keduanya.Petugas humas harus mampu mengubah hal-hal yang berpotensi menjadirintangan psikologis menjadi pengetahuan dan pengertian, penerimaan danketertarikan. Ia juga harus mampun menjalin komunikasi kepada semua pegawai di instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi
organisasi.
Pembicara terakhir, Husna Zahir (Ketua YayasanLembaga Konsumen Indonesia) membahas harapan pasien
terhadap humas rumah sakit. Husna menyatakan, memperoleh pelayanan kesehatan yangberkualitas dan terjangkau merupakan hak dasar warganegara. Dalam kenyataan, pasien cenderung pasrah dan mempercayakan diri dan kesembuhannya pada dokter. Saat ini kesenjangan pengetahuan antara dokter dan pasien masih sangat lebar. Ketidaktahuan pasien akan standarpelayanan, standar prosedur operasional, standar profesi, etika profesi membuat posisi pasien menjadi lemah. Dalam hal ini humas berperan mengkomunikasikan kebijakan manajemen rumah sakit pada pasien,sebaliknya juga keinginan atau pendapat pasien pada manajemen rumahsakit. Salah satu peran humas rumah sakit yang terpenting di mata pasien adalah dalam upaya menyelesaikan keluhan pasien. Dalam menindaklanjuti ketidakpuasan dan keluhan pasien, sebaiknya tida kdengan cara defensif, melainkan menunjukkan upaya memperbaiki pelayanan. Kepuasan pasien terhadap respons yang diberikan rumah sakitakan sangat menentukan persepsi pasien terhadap rumah sakit serta citrarumah sakit di mata masyarakat.
Di akhir acara tersusun draft rekomendasi kehumasan rumah sakit yang dipandu oleh Ir. Atika Walujani Moedjiono, MPH dan SriAngky Soekanto, drg, Ph.D dengan hasil rekomendasi adalah :"Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan hubungan baik dokter/dokter gigi dengan pasien perlu diberdayakan perandan fungsi humas rumah sakit".
 


Sumber  artikel: http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fcpddokter.com%2Fhome%2Findex2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D1560&rct=j&q=peran%20public%20relation%20rumah%20sakit&ei=1pPQTY_bCofirAfg_4HDCg&usg=AFQjCNFCzMV77MudULf4xMELxCOMrYZwQA&sig2=6AjXimoVaYEKtatWW07Z3g&cad=rja
Sumber gambar : http://prtz.files.wordpress.com/2008/10/pr_logo1.jpg

baca lanjutannya ..

Kamis, 12 Mei 2011

MUTU PELAYANAN YANG BERORIENTASI PADA PATIENT SAFETY

PENDAHULUAN
Hampir setiap tindakan medik menyimpan potensi risiko. Hal ini paling tidak telah dibuktikan dari laporan the IOM (Institute of Medicine) yang menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 48.000 hingga 100.000 pasien meninggal dunia di Amerika Serikat akibat medical error yang terjadi di pusat-pusat pelayanan kesehatan.
Studi paling ekstensif mengenai adverse event telah dilakukan oleh the Harvard Medical Practice yang melibatkan lebih dari 30.000 pasien yang dipilih secara acak dari 51 rumah sakit di New York pada tahun 1984 (Brennan et al, 1991). Adverse events yang manifestasinya antara lain berupa perpanjangan masa rawat inap atau timbulnya kecacatan pasien saat meninggalkan rumah sakit pasca perawatan, terjadi pada 3,7% pasien rawat inap. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa lebih dari 58% adverse event tersebut sebetulnya dapat dicegah (preventable adverse events), sedangkan 27,6% terjadi akibat kelalaian klinik (clinical negligence).

Meskipun pelacakan berikutnya mengisyaratkan bahwa kecacatan akibat adverse event tersebut umumnya berlangsung tidak lebih dari 6 bulan namun 13,6% di antaranya akhirnya meninggal dan 2,6% mengalami kecacatan permanen. Komplikasi akibat obat relatif paling sering dilaporkan (19%), disusul oleh infeksi luka operasi (14%) dan komplikasi akibat timbulnya masalah teknis selama tindakan operasi (13%) (Brennan et al, 1991).
Temuan tersebut kemudian juga dikuatkan oleh studi di Utah dan Colorado pada tahun 1992 yang melaporkan bahwa adverse event terjadi pada 2,9% pasien rawat inap. Studi ini membukukan angka kelalaian klinik yang lebih besar (29,2%) dengan adverse event yang dapat dicegah mendekati 53% (Thomas et al, 1999).
Robert and Robert (1988) melakukan telaah terhadap pasien rawat inap dengan infark myokard atau komplikasi pasca operasi. Di antara 182 kematian yang dialami oleh penderita pneumonia, infark myokard, dan gangguan serebrovaskular, sekitar 27%nya sebetulnya dapat dicegah (Dubois, 1988).
Dari studi yang dilakukan McGuire et al (1992) terhadap lebih dari 44 ribu pasien yang menjalani tindakan operatif mulai tahun 1977 hingga 1990 dilaporkan bahwa 5,4% pasien mengalami komplikasi dan hampir setengahnya terjadi akibat error. Diantara 749 kematian yang terjadi di rumah sakit yang sama pada kurun waktu tersebut disimpulkan bahwa 7,5% kematian disebabkan oleh medical error.
Dalam kenyataannya masalah medical error dalam sistem pelayanan kesehatan mencerminkan fenomena gunung es, karena yang terdeteksi umumnya adalah adverse event yang ditemukan secara kebetulan saja. Sebagian besar yang lain cenderung tidak dilaporkan, tidak dicatat, atau justru luput dari perhatian kita semua.
Classen et al. (1997) misalnya hanya berhasil mengidentifikasi 731 medication error pada 648 pasien di antara 36.653 pasien yang menjalani rawat inap. Dari angka tersebut ternyata hanya sebagian kecil saja yang dilaporkan oleh dokter, perawat, maupun farmasis, sedangkan sebagian besar kasus dapat terdeteksi melalui automated signals yang dikembangkan oleh rumah sakit.

DEFINISI DAN DAMPAK DARI MEDICAL ERROR
Menurut Institute of Medicine (1999), medical error didefinisikan sebagai: The failure of a planned action to be completed as intended (i.e., error of execusion) or the use of a wrong plan to achieve an aim (i.e., error of planning). kesalahan medis didefinisikan sebagai: suatu Kegagalan tindakan medis yang telah direncanakan untuk diselesaikan tidak seperti yang diharapkan ( yaitu., kesalahan tindakan) atau perencanaan yang salah untuk mencapai suatu tujuan (yaitu., kesalahan perencanaan).
Definisi tersebut menggambarkan bahwa setiap tindakan medik yang dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan rencana atau prosedur sudah dianggap sebagai medical error. Di sisi lain melakukan upaya medik melalui prosedur yang keliru juga dianggap sebagai medical error. Sedangkan menurut Bhasale et al (1998) medical error didefinisikan sebagai “an unintended event . . . that could have harmed or did harm a patient.”
Data pasti mengenai medical error relatif sulit diperoleh, karena sebagian tidak dikenali, dianggap biasa (bukan suatu event), atau terjadi tetapi tidak dicatat. Salah satu studi yang relatif cukup representatif adalah yang dilaporkan oleh Brennan et al (1991) terhadap medical record dari 30.121 pasien yang yang masuk ke 51 rumah sakit di New York tahun 1984. Laporan tersebut menunjukkan bahwa efek samping terjadi pada 3,7% pasien, yang 69% di antaranya terjadi akibat medical error. Angka yang jauh lebih besar dilaporkan oleh Wilson et al (1995) di Australia. Dari 14.179 catatan medik pasien yang berasal dari 28 rumah sakit di New South Wales, medical error terjadi pada 16,6% pasien, yang mengakibatkan terjadinya kecacatan tetap (permanent disability) pada 13,7% pasien dan kematian sekitar 4,9%. Analisis selanjutnya menunjukkan bahwa lebih dari separuhnya sebetulnya bisa dicegah (preventable)
Studi yang dilakukan oleh Bates et al8 mencatat angka kejadian efek samping 6,5% di dua rumah sakit di Boston yang 28% di antaranya terjadi akibat medical error. Sementara itu suatu studi observasional yang dlaporkan oleh Andrew et al (1997) menemukan angka medical error yang jauh lebih tinggi, yaitu 45,8%. Di antara semua kasus medical error yang dilaporkan tersebut diketahui bahwa 18%nya tergolong serius, yang antara lain berakibat terjadinya kecacatan sementara (temporary disability).
Masalah medical error di ICU ternyata juga tidak sedikit. Sekitar seperempat pasien ICU yang tergolong critically ill dan terpaksa menggunakan ventilator, mengalami ventilator associated pneumonia (VAP), yang angka kematian pada kelompok ini memberikan kontribusi sebesar 60% untuk kematian akibat hospital acquired infection. Akibat VAP ini pasien terpaksa harus dirawat rata-rata lebih lama 6 hari dengan biaya terapi yang meningkat hingga US$ 40.000 per pasien (Weber et al, 2002; CDC, 2004).
Studi lainnya juga menemukan bahwa setiap tahun, dari sekitar 80.000 pasien ICU di Amerika yang menggunakan central-line catheter, 20.000 di antaranya meninggal, dengan dampak peningkatan biaya rata-rata sekitar US$ 56.00 per kasus (Mermel 2000; O’Grady et al, 2002)
DAMPAK MEDICAL ERROR DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Dampak dari medical error sangat beragam, mulai dari yang ringan dan sifatnya reversible hingga yang berat berupa kecacatan atau bahkan kematian. Sebagian penderita terpaksa harus dirawat di rumah sakit lebih lama (prolonged hospitalization) yang akhirnya berdampak pada biaya perawatan yang lebih besar. Classen et al13 melaporkan bahwa untuk mengatasi masalah medical error pada 2,4% pasien yang masuk ke rumah sakit selain diperlukan biaya ekstra sebesar US$ 2262 (atau hampir Rp 23 juta) per pasien juga diperlukan perpanjangan hari rawat rata-rata 1,9 hari.
Hasil yang hampir sama juga dilaporkan melalui the Harvard study of adverse drug events. Dalam temuannya terbukti bahwa biaya yang harus dikeluarkan per pasien akibat adanya medical error adalah sekitar US $ 2595 (lebih dari Rp 25 juta) dengan perpanjangan masa rawat di rumah sakit rata-rata 2,2 hari. Namun demikian jika dilakukan analisis lebih rinci maka untuk kasus-kasus yang sifatnya bisa dicegah (preventable) biaya ekstra yang harus dikeluarkan hampir 2 kalinya, yaitu US $ 4685 (hampir Rp 50 juta) sedangkan perpanjangan masa rawat inap rata-rata 4.6 hari.14 Perkiraan lebih lanjut menunjukkan bahwa untuk rumah sakit pendidikan dengan 700 tempat tidur maka rata-rata biaya yang harus dikeluarkan per tahun untuk mengatasi medical error adalah sekitar US 5,6 juta (sekitar Rp 56 milyar rupiah)
Johnson et al, melakukan kalkulasi terhadap biaya obat yang erat kaitannya dengan terjadinya efek samping. Hasil kalkulasi menunjukkan bahwa medical error yang berkaitan dengan obat menyebabkan terjadinya 116 juta kunjungan ekstra ke dokter per tahun, berdampak pada penulisan resep secara ekstra sebanyak 76 juta lembar, 17 juta kunjungan pasien ke unit gawat darurat, 3 juta ekstra perawatan jangka panjang, dengan total biaya sebesar US$ 76,6 miliar, atau jauh lebih besar daripada anggaran yang diusulkan Presiden George W Bush ke Kongres untuk menggempur Afganistan.
Dari uraian di atas sebetulnya terlihat bahwa medical error merupakan fenomena gunung es. Hanya kasus-kasus yang serius dan mengancam jiwa (life threatening) yang secara mudah terdeteksi dan tampak di permukaan, sedangkan kasus-kasus yang sifatnya ringan sampai sedang umumnya tidak terdeteksi, tidak dicatat, ataupun tidak dilaporkan (apalagi yang gejalanya hilang dengan penghentian pemberian terapi yang dicurigai sebagai penyebab efek samping)
PERLUNYA DIKEMBANGKAN STANDAR DAN INDIKATOR UNTUK PATIENT SAFETY
sejak masalah medical error menggema di seluruh belahan bumi melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik hingga ke journal-journal ilmiah ternama, dunia kesehatan mulai menaruh kepedulian yang tinggi terhadap isu patient safety. Di Amerika Serikat misalnya, laporan yang diterbitkan oleh the Institute of Medicine merupakan pemicu yang efektif bagi gerakan patient safety ini (Kohn et al, 2000). Dalam laporan tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa biaya nasional akibat medical error mencapai 17 milyar dollar per tahun. Di Australia, gerakan patient safety dimulai dari publikasi hasil studi the Quality in Australian Health Care Study yang menemukan bahwa adverse event dialami oleh 16,6% pasien yang dirawat di rumah sakit, dengan total biaya untuk mengatasinya yang mencapai lebih dari 1 milyar dolar per tahun (Wilson et al, 1995).
Beberapa institusi kemudian mulai mengembangkan upaya-upaya patient safety seperti misalnya yang diawali oleh the ACHS (the Australian Council on Healthcare Standards), the Council for Safety and Quality in Health Care, the Institute for Clinical Excellence dan the National Institute for Clinical Studies. Di Inggris yang mengawali konsep clinical governance melalui the National Institute for Clinical Excellence (NICE), patient safety juga telah menjadi prioritas bagi upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkesinambungan (continuous quality improvement).
Berbagai definisi mutu yang dikaitkan dengan patient safety selanjutnya diajukan, dan salah satu definisi yang umum digunakan antara lain menyebutkan bahwa mutu pelayanan kesehatan adalah “tingkat di mana pelayanan kesehatan untuk individu maupun populasi mampu menghasilkan outcome pelayanan sesuai dengan yang diharapkan dan konsisten dengan pengetahuan profesional terkini” (IOM, 2001). Namun demikian mengingat definisi tersebut dianggap terlalu luas, berbagai peneliti telah mencoba mengembangkannya untuk menjamin agar pengukuran mutu pelayanan kesehatan lebih spesifik. Salah satunya adalah yang diajukan oleh Donabedian (1980), yaitu berpedoman pada struktur, proses, dan outcome. Sementara itu the IOM (1999) dan National Health Service menggunakan konsep mutu pelayanan kesehatan dalam 6 aspek, yaitu safety, effectiveness, timeliness, efficiency, equity, dan patient awareness.
Chassin mengusulkan metode lain yang menekankan pada 3 area utama, yaitu under use, over use, dan misuse of health care services. Under use didefinisikan sebagai kegagalan untuk memberikan pelayanan yang efektif padahal jika dilakukan dapat menghasilkan outcome yang diharapkan (misalnya tidak memberikan imunisasi atau gagal untuk melakukan bedah katarak). Disebut overuse apabila pelayanan kesehatan yang dilakukan ternyata memberi dampak risiko yang lebih besar daripada potensi manfaat yang dapat ditimbulkan (misalnya memberikan antibiotika untuk kasus-kasus common cold). Sedangkan misuse didefinisikan sebagai komplikasi yang sebenarnya dapat dihindari jika pelayanan kesehatan dilakukan secara seksama.
Dari beberapa konsep tersebut kemudian dikembangkan sejumlah indikator untuk mengkuantifikasikan mutu pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah indikator mutu pelayanan yang disusun oleh ACHS yang merupakan instrumen untuk mengidentifikasi area pelayanan kesehatan yang masih memerlukan perbaikan secara fundamental. Dengan metode kuantifikasi ini selanjutnya dapat dilakukan analisis statistik untuk menilai area-area pelayanan yang dianggap memiliki defisiensi dalam menghasilkan outcome yang diharapkan.
Upaya yang sama juga dilakukan oleh The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) yang mengembangkan beberapa indikator yaitu Prevention Quality Indicators, Inpatient Quality Indicators, dan Patient Safety Indicators (PSIs).
Apa yang dimaksud dengan indikator patient safety (IPS)?
Indikator patient safety merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keselamatan pasien selama dirawat di rumah sakit. Indikator ini dapat digunakan bersama dengan data pasien rawat inap yang sudah diperbolehkan meninggalkan rumah sakit. Indikator patient safety bermanfaat untuk menggambarkan besarnya masalah yang dialami pasien selama dirawat di rumah sakit, khususnya yang berkaitan dengan berbagai tindakan medik yang berpotensi menimbulkan risiko di sisi pasien. Dengan mendasarkan pada IPS ini maka rumah sakit dapat menetapkan upaya-upaya yang dapat mencegah timbulnya outcome klinik yang tidak diharapkan pada pasien.
Secara umum IPS terdiri atas 2 jenis, yaitu IPS tingkat rumah sakit dan IPS tingkat area pelayanan. Indikator tingkat rumah sakit (hospital level indicator) digunakan untuk mengukur potensi komplikasi yang sebenarnya dapat dicegah saat pasien mendapatkan berbagai tindakan medik di rumah sakit. Indikator ini hanya mencakup kasus-kasus yang merupakan diagnosis sekunder akibat terjadinya risiko pasca tindakan medik.
Indikator tingkat area mencakup semua risiko komplikasi akibat tindakan medik yang didokumentasikan di tingkat pelayanan setempat (kabupaten/kota). Indikator ini mencakup diagnosis utama maupun diagnosis sekunder untuk komplikasi akibat tindakan medik.
Apa tujuan penggunaan Indikator Patient Safety?
Indikator patient safety (IPS) bermanfaat untuk mengidentifikasi area-area pelayanan yang memerlukan pengamatan dan perbaikan lebih lanjut, seperti misalnya untuk menunjukkan:
adanya penurunan mutu pelayanan dari waktu ke waktu,
bahwa suatu area pelayanan ternyata tidak memenuhi standar klinik atau terapi sebagaimana yang diharapkan
tingginya variasi antar rumah sakit dan antar pemberi pelayanan
disparitas geografi antar unit-unit pelayanan kesehatan (pemerintah vs swasta atau urban vs rural)
Apa saja yang termasuk dalam indikator patient safety?
Sesuai dengan tujuannya, IPS hendaknya memuat potensi-potensi risiko klinis yang relatif sering menimbulkan trauma di pihak pasien atau menimbulkan dampak medik, biaya, dan organisasi yang signifikan bagi pelayanan kesehatan/rumah sakit.
Penetapan IPS harus dilakukan melalui kajian-kajian serta analisis seksama terhadap berbagai adverse event yang banyak ditemukan di sistem pelayanan kesehatan yang ada. Berikut disajikan beberapa contoh IPS yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana konsep-konsep patient safety telah diterapkan secara konsisten di rumah sakit.
Beberapa indikator patient safety
1.    Luka tusuk atau luka iris yang tidak disengaja
2.    Komplikasi akibat anestesi
3.    Kematian pada diagnosis yang angka kematiannya rendah
4.    Dekubitus
5.    Kegagalan dalam menyelamatkan nyawa pasien
6.    Benda asing tertinggal dalam tubuh pasca tindakan medik/bedah
7.    Pneumotorak iatrogenik
8.    Perdarahan atau hematom pasca operasi
9.    Fraktur tulang panggul pasca operasi
10.    Gangguan fisiologis dan metabolik pasca operas
11.    Emboli paru pasca operasi atau trombosis vena
12.    Kegagalan respirasi pasca operasi
13.    Sepsis pasca operasi
14.    Dehisensi luka pasca operasi
15.    Infeksi akibat tindakan medik
16.    Reaksi transfus
17.    Trauma saat lahir
18.    Trauma obstetrik pasca operasi Cesar
19.    Trauma obstetrik pasca persalinan dengan instrumen
20.    Trauma obstetrik pasca persalinan tanpa instrumen
Berdasarkan indikator-indikator yang telah disusun tersebut kemudian dibuat definisi, cara menghitung angka kejadian serta pada tingkat mana indikator tersebut harus dicapai, serta variabel-variabel apa saja yang harus dipertimbangkan untuk menghindari misleading dalam interpretasinya. Berikut diberikan beberapa contoh:
Dekubitus
Definisi: Kasus dekubitus per 1000 patient discharge yang dirawat lebih dari 4 hari Numerator: Diagnosis saat discharge adalah 7070 sesuai ICD-9 Denominator: Semua medical & surgical discharges yang didefinisikan dengan DRG spesifik Pada pasien yang dirawat minimal 5 hari Tidak mengikutsertakan pasien dengan diagnosis hemiplegi, paraplegi atau kuadriplegia Tidak melibatkan pasien-pasien dari unit pelayanan long term facilities. Angka empirik 22,7 per 1000 population at risk
Risk adjustment; Umur, jenis kelamin, DRG, kategori komorbiditas
Benda asing tertinggal dalam tubuh pasien pasca prosedur medik/bedah
Definisi: Kasus benda asing tertinggal dalam tubuh secara tidak sengaja selama prosedur per 1000 pasien yang di discharg
Numerator: Diagnosis saat discharge adalah sesuai ICD-9 untuk benda asing yang tertinggal pasca tindakan medik/operatif
Denominator: Semua medical & surgical discharges yang didefinisikan dengan DRG spesifik
Angka empirik 9 per 100.000 population at risk
Risk adjustment: Umur, jenis kelamin, DRG, kategori komorbiditas
Apa manfaat indikator patient safety?
Laporan dari ACHS menunjukkan beberapa perubahan yang signifikan setelah diterapkannya indikator patient safety dalam sistem pelayanan kesehatan. Antara lain adalah pada area-area berikut (ACHS, 2003):
Indikator anestesi.
Melalui indikator ini maka proporsi pasien yang menjalani pre anesthetic assessment sebelum tindakan pembedahan, meningkat dari 79% menjadi 93,6%.
Ditemukan pula adanya peningkatan kunjungan dokter pasca tindakan pembedahan dalam 3 tahun terakhir, yang semula hanya 22% menjadi 69%.
Indikator kegawatdaruratan medik
Setelah digunakannya indikator ini proporsi pasien yang mendapatkan terapi thrombolitik dalam periode 1 jam setelah tiba di unit gawat darurat meningkat dari 72% pada tahun 1998 menjadi 80% pada tahun 2002.
Indikator oftalmologi
Dari indikator ini diketahui bahwa proporsi pasien dirawat inap selama 3 hari atau lebih pasca bedah katarak menurun hingga 0,3%.
Indikator pasien rawat inap dengan gangguan jiwa
Setelah diterapkannya indikator ini jumlah pasien rawat inap di bangsal psikhiatri yang meninggal berkurang dari 0,26% menjadi 0,1%.
Indikator bedah
Ditemukan penurunan proporsi pasien dengan gambaran histologi apendiks normal pasca apendiktomi dari 21% menjadi 15%
Selama 5 tahun terakhir angka kematian pada coronary artery bypass grafting (CABG) menurun dari 2,1 menjadi 1,8%. Dari berbagai data di atas semakin jelas bahwa IPS sangat diperlukan dalam sistem pelayanan kesehatan, baik dalam konteks clinical governance atau peningkatan mutu pelayanan kesehatan berkelanjutan maupun sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan untuk menjamin bahwa setiap tindakan medik yang dilakukan selain efficacious juga aman bagi pasien.
KESIMPULAN
Data empirik membuktikan bahwa dalam sistem pelayanan kesehatan masalah-masalah medical error ternyata sering terjadi dengan derajat yang beragam, mulai dari yang ringan dan tidak menimbulkan trauma hingga yang berat dan menyebabkan kecacatan atau kematian pada pasien. Melalui telaah-telaah ilmiah serta bukti-bukti epidemiologi mengenai medical error dan potensi risiko tindakan medik yang ada, beberapa lembaga yang peduli terhadap masalah tersebut kemudia menyusun berbagai upaya untuk mengantisipasi medical error. Hal ini umumnya dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan secara berkesinambungan serta menjamin bahwa selain efficacious, suatu tindakan medik haruslah aman bagi pasien.
Indikator patient safety (IPS) dikembangkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah medik yang berpotensi menimbulkan outcome yang tidak diharapkan. Atas dasar identifikasi tersebut maka umpan balik secara berkala dapat dilakukan kepada unit-unit pelayanan kesehatan sebagai alert agar mengubah strategi pelaksanaan tindakan medik yang lebih aman dan mampu meminimalkan risiko bagi pasien.
DAFTAR PUSTAKA
Andrews LB, Stocking C, Krizek T, Gottlieb L, Krizek C, Vargish T, et al. (1997) An alternative strategy for studying adverse events in medical care. Lancet; 349: 309.13.
Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Petersen LA, Small SD, Servi D, (1995). Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events. JAMA; 274: 29. 34.
Bhasale AL, Miller GC, Reid SE, Britt HC. (1998) Analysing potential harm in Australian general practice: an incident. monitoring study. Med J Aust;169:73-6.
Brennan TA, Leape LL, Laird L, et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: results of the Harvard Medical Practice Study I. N Engl J Med 1991; 324 : 370. 6.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2004. Guidelines for Preventing Health-Care–Associated Pneumonia, 2003. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention.
Chassin MR Quality of care: Time to act. JAMA 266, 3472-3473, (1991).
Classen, David C.; Pestonik, Stanley, L.; Evans, Scott; Burke, John P., (1997) Computerized Surveillance of Adverse Drug Events in Hospital Patients. JAMA. 266(20):2847–2851.
Donabedian A Explorations in Quality Assessment and Monitoring Vol. 1 Ann Arbor, Mich.: Health administration Press. 1980
Dubois, Robert W. and Brook, Robert H. (1988) Preventable Deaths: Who, How Often, and Why? Ann Intern Med. 109:582–589.
Institute of Medicine (IOM). Crossing the quality chasm. Washington, DC: National Academy Press. 2001
Kable AK, Gibberd RW and Spigelman AD Adverse events in surgical patients in Australia. International J. for Quality in Health Care 14, 269-276, (2002)
Kohn LT, Corrian JM, and Donaldson MS (Eds).To err is human: building a safer health system. National Academy of Sciences 2000.
McGuire, Hunter H.; Horsley, J. Shelton; Salter, David R. (1992) Measuring and Managing Quality of Surgery: Statistical vs Incidental Approaches. Arch Surg. 127:733–737.
Mermel LA. 2000. Prevention of intravascular catheter-related infections. Annals of Internal Medicine 132:391-402; Correction at 133:395.
O’Grady NP et al. 2002. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. MMWR 51(RR-10
Thomas, Eric J.; Studdert, David M.; Newhouse, Joseph P. (1999) Costs of Medical Injuries in Utah and Colorado. Inquiry. 36:255–264.
Wilson R. McL., Runciman W.B., Gibberd R.W., Harrison B.T., Newby L., and Hamilton J.D. The Quality in Australian Health Care Study. The Medical Journal of Australia (1995) 163(9), 458-471.
Weber DJ et al. 2002. Healthcare-acquired pneumonia. Current Treatment Options in InfectiousDiseases 4:141-51.
Wilson RM, Runciman WB, Gibberd RW, et al. The quality in Australian healthcare study. Med J Aust 1995;163:458.71.

baca lanjutannya ..

Senin, 25 April 2011

MENJAGA MUTU (Quality Assurance)

Rumah sakit dan puskesmas sebagai unit tempat pelayanan kesehatan, bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Demikian juga dengan upaya pemberian pelayanan keperawatan dirumah sakit yang merupakan bagian integral dari upaya pelayanan kesehatan, dan secara langsung akan memberi konstribusi dalam peningkatan kualitas hospital care.
Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, banyak syarat yang harus dipenuhi, syarat yang dimaksud mencakup delapan hal pokok yakni: tersedia (available), wajar (appropriate), berkesinambungan (continue), dapat diterima (acceptable), dapat dicapai (accesible), dapat dijangkau (affordable), efisien (efficient) serta bermutu (quality).
Kedelapan syarat pelayanan kesehatan ini sama pentingnya, namun pada akhir-akhir ini dengan semakin majunya ilmu dan teknologi kesehatan serta semakin baiknya tingkat pendidikan serta keadaan sosial ekonomi masyarakat, tampak syarat mutu makin bertambah penting. Mudah dipahami karena apabila pelayanan kesehatan yang bermutu dapat diselenggarakan, bukan saja akan dapat memperkecil timbulnya berbagai risiko karena penggunaan berbagai kemajuan ilmu dan teknologi tetapi sekaligus juga akan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin hari tampak semakin meningkat.


Untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu banyak upaya yang dapat dilakukan, jika upaya tersebut dilaksanakan secara terarah dan terencana dikenal dengan nama program menjaga mutu (Quality Assurance Program).
MUTU
Mutu adalah gambaran total sifat dari suatu produk atau jasa pelayanan yang berhubungan dengan kemampuan untuk memberikan kebutuhan kepuasan pelanggan (ASQC dalam Wijoyo, 1999).
Mutu adalah totalitas dari wujud serta ciri dari suatu barang atau jasa yang dihasilkan, didalamnya terkandung sekaligus pengertian akan adanya rasa aman dan terpenuhinya kebutuhan para pengguna barang atau jasa yang dihasilkan tersebut (Din ISO 8402, 1986).
Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Crosby, 1984).
PROGRAM MENJAGA MUTU.
1.        Pengertian.
Pengertian program menjaga mutu banyak macamnya, beberapa diantaranya yang dipandang cukup penting adalah:
a.        Program menjaga mutu adalah suatu upaya yang berkesinambungan, sistematis dan objektif dalam memantau dan menilai pelayanan yang diselenggarakan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, serta menyelesaikan masalah yang ditemukan untuk memperbaiki mutu pelayanan (Maltos & Keller, 1989).
b.       Program menjaga mutu adalah suatu proses untuk memperkecil kesenjangan antara penampilan yang ditemukan dengan keluaran yang diinginkan dari suatu sistem, sesuai dengan batas-batas teknologi yang dimiliki oleh sistem tersebut (Ruels & Frank, 1988).
c.        Program menjaga mutu adalah suatu upaya terpadu yang mencakup identifikasi dan penyelesaian masalah pelayanan yang diselenggarakan, serta mencari dan memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan (The American Hospital Association, 1988).
d.       Program menjaga mutu adalah suatu program berlanjut yang disusun secara objektif dan sistematis dalam memantau dan menilai mutu dan kewajaran pelayanan, menggunakan berbagai peluang yang tersedia untuk meningkatkan pelayanan yang diselenggarakan serta menyelesaikan berbagai masalah yang ditemukan (Joint Commission on Acreditation of Hospitals, 1988).
Keempat pengertian program menjaga mutu ini meskipun rumusannya tidak sama namun pengertian pokok yang terkandung didalamnya tidaklah berbeda. Pengertian pokok yang dimaksud paling tidak mencakup tiga rumusan utama, yakni rumusan kegiatan yang akan dilakukan, karakteristik kegiatan yang akan dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
2.       Tujuan.
Tujuan program menjaga mutu mencakup dua hal yang bersifat pokok, yang jika disederhanakan dapat diuraikan sebagai berikut:
a.        Tujuan antara.
Tujuan antara yang ingin dicapai oleh program menjaga mutu ialah diketahuinya mutu pelayanan. Jika dikaitkan dengan kegiatan program menjaga mutu, tujuan ini dapat dicapai apabila masalah serta prioritas masalah mutu berhasil ditetapkan.
b.       Tujuan akhir.
Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh program menjaga mutu ialah makin meningkatnya mutu pelayanan. Jika dikaitkan dengan kegiatan program menjaga mutu, tujuan ini dapat dicapai apabila masalah dan penyebab masalah mutu berhasil diatasi.
3.       Manfaat.
Apabila program menjaga mutu dapat dilaksanakan, banyak manfaat yang akan diperoleh. Secara umum beberapa manfaat yang dimaksudkan adalah:
a.        Dapat lebih meningkatkan efektifitas pelayanan kesehatan.
Peningkatan efektifitas yang dimaksud di sini erat hubungannya dengan dapat diselesaikannya masalah yang tepat dengan cara penyelesaian masalah yang benar. Karena dengan diselenggarakannya program menjaga mutu dapat diharapkan pemilihan masalah telah dilakukan secara tepat serta pemilihan dan pelaksanaan cara penyelesaian masalah telah dilakukan secara benar.
b.       Dapat lebih meningkatkan efesiensi pelayanan kesehatan.
Peningkatan efesiensi yang dimaksudkan disini erat hubungannya dengan dapat dicegahnya penyelenggaraan pelayanan yang berlebihan atau yang dibawah standar. Biaya tambahan karena pelayanan yang berlebihan atau karena harus mengatasi berbagai efek samping karena pelayanan yang dibawah standar akan dapat dicegah.
c.        Dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Peningkatan penerimaan ini erat hubungannya dengan telah sesuainya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat sebagai pemakai jasa pelayanan. Apabila peningkatan penerimaan ini dapat diwujudkan, pada gilirannya pasti akan berperan besar dalam turut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
d.       Dapat melindungi pelaksana pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum.
Pada saat ini sebagai akibat makin baiknya tingkat pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat serta diberlakukannya berbagai kebijakan perlindungan publik, tampak kesadaran hukum masyarakat makin meningkat pula. Untuk melindungi kemungkinan munculnya gugatan hukum dari masyarakat yang tidak puas terhadap pelayanan kesehatan, tidak ada pilihan lain yang dapat dilakukan kecuali berupaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjamin mutunya. Dalam kaitan itu peranan program menjaga mutu jelas amat penting, karena apabila program menjaga mutu dapat dilaksanakan dapatlah diharapkan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, yang akan berdampak pada peningkatan kepuasan para pemakai jasa pelayanan kesehatan .
4.       Syarat.
Syarat program menjaga mutu banyak macamnya, beberapa dari persyaratan yang dimaksud dan dipandang penting ialah:
a.        Bersifat khas.
Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah harus bersifat khas, dalam arti jelas sasaran, tujuan dan tata cara pelaksanaannya serta diarahkan hanya untuk hal-hal yang bersifat pokok saja. Dengan adanya syarat seperti ini, maka jelaslah untuk dapat melakukan program menjaga mutu yang baik perlu disusun dahulu rencana kerja program menjaga mutu.
b.       Mampu melaporkan setiap penyimpangan.
Syarat kedua yang harus dipenuhi ialah kemampuan untuk melaporkan setiap penyimpangan secara tepat, cepat dan benar. Untuk ini disebut bahwa suatu program menjaga mutu yang baik seyogianya mempunyai mekanisme umpan balik yang baik.
c.        Fleksibel dan berorientasi pada masa depan.
Syarat ketiga yang harus dipenuhi ialah sifatnya yang fleksibel dan berorientasi pada masa depan. Program menjaga mutu yang terlau kaku dalam arti tidak tanggap terhadap setiap perubahan, bukanlah program menjaga mutu yang baik.
d.       Mencerminkan dan sesuai dengan keadaan organisasi.
Syarat keempat yang harus dipenuhi ialah harus mencerminkan dan sesuai dengan keadaan organisasi. Program menjaga mutu yang berlebihan, terlalu dipaksakan sehingga tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tidak akan ekonomis dan karena itu bukanlah suatu program yang baik.
e.       Mudah dilaksanakan.
Syarat kelima adalah tentang kemudahan pelaksanaannya, inilah sebabnya sering dikembangkan program menjaga mutu mandiri (Self assesment). Ada baiknya program tersebut dilakukan secara langsung, dalam arti dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan pelayanan kesehatan .
f.         Mudah dimengerti.
Syarat keenam yang harus dipenuhi ialah tentang kemudahan pengertiannya. Program menjaga mutu yang berbelit-belit atau yang hasilnya sulit dimengerti, bukanlah suatu program yang baik.
PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU.
Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan kode etik profesi meskipun diakui tidak mudah namun masih dapat diupayakan, karena untuk ini memang telah ada tolok ukurnya, yakni rumusan-rumusan standar serta kode etik profesi yang pada umunya telah dimiliki dan wajib sifatnya untuk dipakai sebagai pedoman dalam menyelenggarakan setiap kegiatan profesi. 
Tetapi akan bagaimakah halnya untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan ?. Sekalipun aspek kepuasan tersebut telah dibatasi hanya yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk yang menjadi sasaran utama pelayanan kesehatan , namun karena ruang lingkup kepuasan memang bersifat sangat luas, menyebabkan upaya untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu tidaklah semudah yang diperkirakan. Sesungguhnyalah seperti juga mutu pelayanan, dimensi kepuasan pasien sangat bervariasi sekali. Secara umum dimensi kepuasan tersebut dapat dibedakan atas dua macam:
1.        Kepuasan yang mengacu pada penerapan standar dan kode etik profesi.
Dalam hal ini ukuran kepuasan pemakai jasa pelayanan kesehatan terbatas hanya pada kesesuaian dengan standar dan kode etik profesi saja. Suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan kesehatan yang bermutu apabila penerapan standar dan kode etik profesi dapat memuaskan pasien. Dengan pendapat ini maka ukuran-ukuran pelayanan kesehatan yang bermutu hanya mengacu pada penerapan standar serta kode etik profesi yang baik saja. Ukuran-ukuran yang dimaksud pada dasarnya mencakup penilaian terhadap kepuasan pasien mengenai:
a. Hubungan tenaga kesehatan/perawat-pasien (Nurse-patient relationship).
b. Kenyamanan pelayanan (Amenitis).
c. Kebebasan melakukan pilihan (Choice).
d. Pengetahuan dan kompetensi teknis (Scientifik knowledge and technical skill).
e. Efektifitas pelayanan (Effectives).
f. Keamanan tindakan (Safety).
2.        Kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan.
Dalam hal ini ukuran kepuasan pemakai jasa pelayanan kesehatan dikaitkan dengan penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan . Suatu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan kesehatan yang bermutu apabila penerapan semua persyaratan pelayanan dapat memuaskan pasien. Dengan pendapat ini mudahlah dipahami bahwa ukuran-ukuran pelayanan kesehatan yang bermutu lebih bersifat luas, karena didalamnya tercakup penilaian kepuasan pasien mengenai:
a. Ketersediaan pelayanan kesehatan (Available).
b. Kewajaran pelayanan kesehatan (Appropriate).
c. Kesinambungan pelayanan kesehatan (Continue).
d. Penerimaan pelayanan kesehatan (Acceptable).
e. Ketercapaian pelayanan kesehatan (Accesible).
f. Keterjangkauan pelayanan kesehatan (Affordable).
g. Efesiensi pelayanan kesehatan (Efficient).
h. Mutu pelayanan kesehatan (Quality).
UNSUR-UNSUR YANG MEMPENGARUHI MUTU PELAYANAN
Mutu pelayanan kesehatan sebenarnya menunjuk pada penampilan (performance) dari pelayanan kesehatan yang dikenal dengan keluaran (output) yaitu hasil akhir kegiatan dari tindakan dokter dan tenaga profesi lainnya terhadap pasien, dalam arti perubahan derajat kesehatan dan kepuasan baik positif maupun sebaliknya.
Sedangkan baik atau tidaknya keluaran tersebut sangat dipengaruhi oleh proses (process), masukan (input) dan lingkungan (environment). Maka jelaslah bahwa baik atau tidaknya mutu pelayanan kesehatan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur tersebut, dan untuk menjamin baiknya mutu pelayanan kesehatan ketiga unsur harus diupayakan sedemikian rupa agar sesuai dengan standar dan atau kebutuhan.
·      Unsur masukan
Unsur masukan (input) adalah tenaga, dana dan sarana fisik, perlengkapan serta peralatan. Secara umum disebutkan bahwa apabila tenaga dan sarana (kuantitas dan kualitas) tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (standardofpersonnel and facilities), serta jika dana yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, maka sulitlah diharapkan baiknya mutu pelayanan (Bruce 1990).
·      Unsur lingkungan
Yang dimaksud dengan unsur lingkungan adalah kebijakan,organisasi, manajemen. Secara umum disebutkan apabila kebijakan,organisasi dan manajemen tersebut tidak sesuai dengan standar dan atau tidak bersifat mendukung, maka sulitlah diharapkan baiknya mutu pelayanan.
·      Unsur proses
Yang dimaksud dengan unsur proses adalah tindakan medis,keperawatan atau non medis. Secara umum disebutkan apabila tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (standard of conduct), maka sulitlah diharapkan mutu pelayanan menjadi baik (Pena, 1984).
STANDAR
Program menjaga mutu tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan standar, karena kegiatan pokok program tersebut adalah menetapkan masalah, menetapkan penyebab masalah,menetapkan masalah, menetapkan cara penyelesaian masalah,menilai hasil dan saran perbaikan yang harus selalu mengacu kepada standar yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai alat menuju terjaminnya mutu. Pengertian standar itu sendiri sangat beragam, di antaranya:
·       Standar adalah sesuatu ukuran atau patokan untuk mengukur kuantitas, berat, nilai atau mutu.
      Standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan.
·       Standar adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal, atau disebut pula sebagai kisaran variasi yang masih dapat diterima (Clinical Practice Guideline, 1990).
·       Secara umum standar program menjaga mutu dapat dibedakan :
1) Standar persyaratan minimal
2) Standar penampilan minimal
BENTUK PROGRAM MENJAGA MUTU (QUALITY ASSURANCE)
Program menjaga mutu konkuren (Concurent quality assurance)
Yang dimaksud dengan Program menjaga mutu konkuren adalah yang diselenggarakan bersamaan dengan pelayanan kesehatan. Pada bentuk ini perhatian utama lebih ditujukan pada standar proses, yakni memantau dan menilai tindakan medis, keperawatan dan non medis yang dilakukan.
METODA YANG DIGUNAKAN PADA PROGRAM MENJAGA MUTU
Untuk mengukur dan menilai mutu asuhan dilaksanakan melalui berbagai metoda sesuai kebutuhan.
Metoda yang digunakan adalah :
1.           Audit adalah pengawasan yang dilakukan terhadap masukan, proses, lingkungan dan keluaran apakah dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan. Audit dapat dilaksanakan konkuren atau retrospektif, dengan menggunakan data yang ada (rutin) atau mengumpulkan data baru. Dapat dilakukan secara rutin atau merupakan suatu studi khusus.
2.          Review merupakan penilaian terhadap pelayanan yang diberikan, penggunaan sumber daya, laporan kejadian/kecelakaan seperti yang direfleksikan pada catatan-catatan. Penilaian dilakukan baik terhadap dokumennya sendiri apakah informasi memadai maupun terhadap kewajaran dan kecukupan dari pelayanan yang diberikan.
3.          Survey dapat dilaksanakan melalui kuesioner atau interview secara langsung maupun melalui telepon, terstruktur atau tidak terstruktur. Misalnya : survei kepuasan pasien.
4.          Observasi terhadap asuhan pasien, meliputi observasi terhadap status fisik dan perilaku pasien.

Sumber http://blackredadeifah.blogspot.com/2009/10/menjaga-mutu-quality-assurance-rumah.html

baca lanjutannya ..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...